Latest News

Friday, August 26, 2016

Akhirnya Ahmad Dhani Bongkar Penyebab Jarang Dapat Job Manggung. Alasannya Mengejutkan...!!


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gaung musisi Ahmad Dhani diatas panggung industri musik Tanah Air mulai jarang terdengar. Pria kelahiran Surabaya 44 tahun silam itu kini justru lebih dikenal sebagai seorang orator yang lekat dengan aksi dan pernyataan kontroversial.

Meski telah mengakui bahwa dirinya mulai bosan dikenal sebagai musisi, Ahmad Dhani ternyata masih memiliki alasan lain yang membuatnya jarang mendapat tawaran panggung. Saat melakukan kunjungan ke redaksi Okezone, 24 Agustus 2016 kemarin, pemilik Republik Cinta Management itu mengungkapkan alasannya.

"Mungkin juga saya sekarang agak kurang aktif di musik, karena yang mau bayar saya itu jarang ada yang berani," ungkapnya.

Kendati mulai jarang mendapat tawaran manggung di Tanah Air, Ahmad Dhani rupanya masih aktif dalam menunjukkan kemampuannya sebagai seorang musisi handal. Ia baru saja menyelesaikan penggarapan album untuk salah satu penyanyi Malaysia, dengan honor yang menurutnya belum ada satupun orang Indonesia yang bisa menandinginya.

"Saya baru saja menyelesaikan album buat penyanyi di Malaysia, dan itu honornya belum ada yang bisa menandingi di Indonesia," terang Dhani.

Wah, ternyata Ahmad Dhani mengaku jarang tampil karena yang mau bayar jarang ada yang berani.

Sebagai bahan referensi, untuk tahun 2016 ini dia 5 Grup Band Termahal di Indonesia.

1. Slank, sekali konser memiliki bayaran 500 Juta Rupiah.

2. Noah, Band yang digawangi oleh Ariel dan kawan - kawan ini memiliki bayaran sebesar 400 Juta Rupiah sekali tampil.

3. Ungu, Band yang saat ini sang vocalis yaitu Pasha sudah menjabat sebagai wakil Wali Kota Palu ini dalam setiap konsernya mendapatkan bayaran sebesar 350 Juta Rupiah. Lalu bagaimana kelanjutan Unggu setelah Pasha menjadi pejabat ya? Kita tunggu saja album berikutnya.

4. Nidji, Band Indonesia Termahal selanjutnya adalah Ungu yang digawangi oleh Giring dan kawan - kawan. Meskipun namanya saat ini tidak seheboh di album pertama dulu, namun ternyata tarif panggung Nidji juga masih tergolong mahal. Dalam setiap perform Nidji dibayar sebanyak 275 Juta Rupiah.

5. Yovie and Nuno, Lagu - lagu band ini juga banyak disukai karena bernuansa romantis. Wajar saja karena lagu - lagu band ini memang ciptaan dari musisi senior Yovie yang memang sudah banyak menciptakan lagu untuk penyanyi - penyanyi di Indonesia. Yovie and Nuno mendapatkan bayaran 250 Juta Rupiah dalam sekali tampil.

Sementara untuk artis wanita termahal, saat ini masih dipegang Syahrini dengan tarif 250juta dan Agnes Monica dengan tarif 140 juta.

Nah, ternyata Ahmad Dhani dan Grup Band nya bahkan Mulan Jameela tak masuk daftar artis dengan bayaran termahal. Atau mungkin, bayarannya paling mahal diatas Slank dan Syahrini. Bagaimana menurut anda??

Sumber: BeritaTeratas.com

"Pak Ahok, Sini Pak ke Bagian Sayuran, Pak..."

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Usai meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung masuk ke area pasar untuk melihat-lihat.

Pedagang yang berjualan di Pasar Pesanggrahan heboh dan langsung berebut mengajak Basuki berfoto bersama.

Sedianya, Basuki alias Ahok masuk ke pasar untuk melihat-lihat kondisi pasar yang baru diresmikan itu. Sesekali, Ahok juga berbincang dengan pedagang di kios-kios mereka.

Namun, Ahok selalu diadang oleh pedagang lain tiap kali berpindah ke kios lain. Mereka mengajak Ahok foto bersama.

"Pak Ahok, sini Pak ke bagian sayuran, Pak," teriak para pedagang.

Sebagian pedagang akan menghela nafas kecewa jika Ahok tidak melewati kiosnya. Meski demikian, Ahok melayani semua permintaan foto itu. Dengan sabar, dia melayani satu per satu permintaan foto warga.

Pantauan Kompas.com, Ahok pertama kali melihat kios-kios yang menjual perlengkapan rumah tangga dan juga pakaian. Setelah itu, barulah Ahok turun ke lantai dasar Pasar Pesanggrahan untuk melihat kios pasar basah yang menjual sayur dan daging.

Pasar Pesanggrahan memiliki luas lahan 2.360 meter persegi dan luas bangunan 533,60 meter persegi. Jumlah tempat usaha yang ada di sana sebanyak 158 terditi dari 110 kios dan 48 los.


Sumber: kompas.com

Wali Kota Jaksel: Lanjutkan Saja, Enggak Ada Urusan dengan Ratna!

Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi.
pembelakejujuran.blogspot.com ~ Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan tetap membongkar puluhan bangunan yang berada di pinggiran rel kereta api, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Dia tidak peduli warga mengajak Ratna Sarumpaet melakukan penolakan.

"Lanjut saja, enggak ada urusan dengan Ratna (Sarumpaet)," kata Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, dalam pesan singkatnya, seperti dikutip dari Warta Kota, Kamis (25/8/2016).

Dia mengatakan, penertiban bangunan yang berada di tanah negara akan tetap dilaksanakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Rencananya, penertiban bangunan akan dilakukan pada awal September 2016 mendatang.

Pemkot Jakarta Selatan mau merelokasi warga Rawajati ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Namun, sebagian besar warga menolak. Hanya ada lima KK yang baru mendaftar Rusun Marunda.

Hingga saat ini, pihak Kecamatan Pancoran dan Kelurahan Rawajati sedang melakukan pendekatan persuasif dengan warga Rawajati.

Sementara itu, saat datang ke Rawajati, Ratna Sarumpaet menilai, penggusuran merupakan kebijakan yang otoriter. Dia menyebut warga Rawajati digusur tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu dan tak diberikan tempat tinggal layak.

"Masa mau menggusur tak ada SP 1, 2, dan 3. Itu terlalu otoriter namanya. Pemerintah kan tahu itu tidak benar, kenapa masih mau menggusur?" kata Ratna, Kamis (25/8/2016).

"Saya akan ajak warga bertemu DPRD agar dihentikan dulu deh ini. Lalu, dongeng-dongeng rusunawa memanusiakan juga hentikan sekalian."

"Ini saja Kalibata City yang seharusnya jadi rusunami sekarang disewa-sewakan tanpa ada surat. Sedang warga sini mana ada yang diajak ke situ," ucapnya.


Sumber: kompas.com

Astaga! Kemendikbud Salah Hitung Tunjangan Guru Kelebihan hingga Rp 23,3 T!

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Pelaksana Tugas Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasidi mempertanyakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa salah menghitung anggaran untuk tunjangan profesi guru.

Semula Kemendikbud mengusulkan dana tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 Triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2016.

Namun belakangan diketahui Rp 23,3 triliun diantaranya merupakan over budget atau dana berlebih. Sebab, anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

"Kami malah mempertanyakan bagaimana mungkin pengelola guru bisa salah hitung anggaran tunjangan profesi guru yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dibayarkan," kata Unifah saat dihubungi, Jumat (26/8/2016).

Hanifah mengatakan, kelebihan anggaran sebesar Rp 23,3 Triliun itu bukan lah sebuah angka yang kecil. Akibat kelebihan dana itu, kata dia, tunjangan guru seolah-olah menelan dana yang besar di APBN.

Padahal kenyataanya, dari Rp 69,7 Triliun dana yang dibutuhkan untuk tunjangan profesi guru hanya 46,4 Triliun.

"Yang dibayar hanya setengahnya lebih sedikit karena hanya 1,2 juta guru yang disertifikasi. Bandingkan dengan data guru yang diakui 2,2 juta guru. Artinya masih 1 juta guru yang belum disertifikasi," ucap Unifah.

Unifah pun berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berhasil menemukan kelebihan dana tunjangan profesionalisme guru.

Dengan diketahuinya kelebihan anggaran ini, maka pemerintah bisa memanfaatkan dana Rp 23,3 Triliun itu untuk sektor lainnya.

"Terima kasih Ibu Menkeu, PB PGRI mengapresiasi langkah Ibu Menkeu karena sejatinya tidak ada potongan tunjangan profesionalisme guru bagi guru yang berhak mendapatkannya," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun.


Dari jumlah tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus (DTK).

"Kami melakukan penyesuaian untuk yang DAK non-fisik, terutama untuk tunjangan profesi guru. Ini saya mohon jangan seolah-olah (pemerintah) dibaca tidak punya komitmen ke pendidikan," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Ia menuturkan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.


Sumber: kompas.com

Ketika Ahok Bikin Perwakilan PBB yang Protes Penertiban Terdiam

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pernah didatangi perwakilan dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang membahas soal penertiban di Jakarta.

Ia menduga perwakilan PBB itu datang karena Komnas HAM telah melaporkannya kepada PBB.

"Dulu kan (Komnas HAM) sudah pernah laporin saya ke PBB, datang kok, masih ada videonya orang PBB mungkin dilaporin dari komnas HAM, saya tidak tahu. Datang dari PBB bagian untuk pengungsi, oh ngoceh-ngoceh, cewek, dari orang Brasil," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/8/2016).

Kepada perwakilan PBB itu, Ahok langsung menunjukkan gambar rumah susun yang disediakan untuk warga terdampak penertiban.

Ahok lantas menantang perwakilan PBB itu untuk menyebutkan daerah lain yang menyediakan rumah susun sebaik Jakarta. Kata Ahok, perwakilan PBB itu langsung terdiam.

"Lu kasih tahu gua negara mana yang pindahin orang dapat full furnish, ada kulkas, ada TV, lu kasih tahu gua dong. Dia pingin tahu rencana pembangunan rumah susun berapa banyak. Aku paparin semua rumah susun, langsung diam," ujar Ahok.

"Lu enggak usah atur gua deh, gua bilang," tambah Ahok.

Ahok sendiri merasa kesal dengan Komnas HAM yang mengeluarkan catatan negatif mengenai kondisi warga terdampak penertiban Kalijodo.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, hanya ada 200 kepala keluarga Kalijodo yang ditampung di Rusun Marunda.

Ada 14 KK yang memilih keluar dari rusun karena tidak mampu membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan.

Selain itu, Komnas HAM mencatat ada 135 anak yang telah kehilangan hak menempuh pendidikan.


Sumber: detik.com

Luar Biasa, Ini Cara Ahok Rayu Warga agar Tanah Mereka Bisa Digusur dan Dijadikan Rusun


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Pembangunan tujuh menara hunian tambahan di Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat, akan menjadi acuan bagi pembangunan rusun di lokasi lain di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Rusunawa Daan Mogot memiliki konsep seperti apartemen di negara maju.

"Kami mulai bangun tujuh tower di Rusun Daan Mogot. Begitu kamu masuk, mulai ngerasain suasana kayak di negara maju," kata Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Konsep itulah yang akan disodorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga yang tinggal di permukiman padat, misalnya seperti di kawasan Tambora.

Selain itu, Ahok memiliki cara lain untuk membujuk warga agar bersedia menjual tanahnya kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan rusun. Saat di kawasannya sudah terdapat rusun, warga asli akan mendapatkan sertifikat hak milik atas salah satu unit rusun tersebut.

"Mau enggak semua tanah Anda saya bongkar jadi punya DKI, terus Anda punya sertifikat hak milik, setengahnya jadi taman. Itu cara membenahi kawasan kumuh yang padat di Jakarta," ujar Ahok.

Pembangunan tujuh menara rusun ini akan menggunakan konsep green building, yakni bentuk pengembangan yang mengaplikasikan prinsip hemat energi, tata air terintegrasi, dan pengelolaan sampah terpadu.

Sumber: Kompas.com

Menyayat Hati, Nenek Tua Renta Penjual Kue Ini Ampek Nangis Akibat Perlakuan Dan Ucapan Ahok ini


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Video yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berhadapan dengan seorang nenek mendadak meledak di dunia maya.

Dalam rekaman video tersebut, tampak seorang nenek penjual kue datang ke Balai Kota untuk bertemu dengan gubernur yang karib disapa Ahok itu.

"Saya kan bawa dagangan, mau coba pak?" kata ibu yang mengenakan jilbab tersebut kepada Ahok.

Lalu, Ahok memanggil salah seorang anak buahnya untuk membeli semua dagangan ibu yang tidak diketahui namanya itu.

"Sini, lo coba beli terus tes di BPOM, lolos nggak makanannya. Ibu, sama dia ya (sambil menunjuk orang orang tersebut). Dia beli," kata Ahok kepada ibu itu.

Baru hendak beranjak, tiba-tiba Ahok berhenti dan menanyakan perihal kesehatan sang ibu.

"Sebentar, ibu kurang sehat? Nggak ke Dokter?," tanya Ahok kepada ibu tersebut.

"Nggak," jawab si ibu sambil menggeleng.

"Lho, BPJS kan ada. Nggak ada?" tanya Ahok lagi.

"Nggak ada. Nggak ada yang mau ngasih," jawab sang ibu lalu tiba-tiba menangis.

"Lho, bisa kok. (Sambil memanggil anak buah), ini diurusin BPJS-nya. Lo urusin ya, sama dia ya bu. Ibu harus urusin kalau sakit," ujar Ahok sambil mengusap pundak sang ibu.

Kemudian, Ahok pun bertanya, "Ibu sakit apa?"

"Ginjal," jawab sang ibu sambil memegang pinggangnya.

"Tolong diurusin ya," kata Ahok seraya menyuruh anaknya untuk mengurus BPJS ibu tersebut dan beranjak dari sana.

Kemudian, adegan dalam video tersebut beralih ketika Ahok rapat di Balai Kota.

Dalam rapat tersebut, Ahok mengungkit persoalan yang dialami ibu penjual kue penderita sakit ginjal tersebut.

"Setiap orang itu berharga. Saya nggak mau ketika bapak ibu melihat orang itu langsung dicuekin," tutur Ahok.

Lalu Ahok bercerita mengenai ibu tersebut.

"Saya lihat ibu ini mau jual kue. Nggak tau akting atau apa, saya lihat ibu ini sakit, karena badannya bengkak. Saya lihat perutnya bengkak, badannya sakit. Saya tanya, langsung dia meledak nangis. Padahal awalnya dia tegar," kata Ahok

"Kenapa dia nangis. Karena dia nggak tahu apa BPJS. Dia nggak punya uang. Dia memang tidak bilang penyakitnya, tapi kita bisa melihat dari mukanya. Ini orang nahan sakit. Kalau ginjal kan harus cuci darah, nah itu lo urus tuh. Yang harusnya ngurusin kan bukan staf saya, Dinas Sosial dong," lanjut Ahok.

Ahok pun mengatakan di Jakarta yang merupakan kota besar, para pejabat harusnya punya 'hati' saat mengurus warganya.

Menurut Ahok, ketika melihat raut wajahnya seseorang, para pejabat harus peduli atau setidaknya bertanya tentang apa yang orang itu alami.

"Ini Jakarta kota besar. Kalau Anda tak punya hati, nggak bisa jalan. Kita digaji buat ngurusin rakyat, itu yang harus ada di hati kita," ujar Ahok.

Video ini mendadak viral di dunia maya yang membuat para penggunanya terharu.

Pengguna akun Twitter @novtuss, misalnya, berkicau, "keluar juga aer mata gue... masih ada ya, org yg benci beliau, gak ngerti gue.."

Ada pula akun @belindascwt yang berkicau, "weew...basah ni mata. Ahok sikapnya tulus dan tdk ada tersirat sedikitpun kalo itu dibuat buat."

Video Nenek Tua Renta Penjual Kue Nangis Gara Gara Ucapan Dan Perlakuan Ahok Silahkan Lihat Dibawah ini:




Sumber: Tribunnews.com

Ratna Sarumpaet Akan Hadang Penertiban Puluhan Bangunan di Pinggiran Rawajati, Ini Komentar Nyelekit Walkot Jaksel


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan tetap membongkar puluhan bangunan yang berada di pinggiran rel kereta api, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Dia tidak peduli warga mengajak Ratna Sarumpaet melakukan penolakan.

"Lanjut saja, enggak ada urusan dengan Ratna (Sarumpaet)," kata Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, dalam pesan singkatnya, seperti dikutip dari Warta Kota, Kamis (25/8/2016).

Dia mengatakan, penertiban bangunan yang berada di tanah negara akan tetap dilaksanakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Rencananya, penertiban bangunan akan dilakukan pada awal September 2016 mendatang.

Pemkot Jakarta Selatan mau merelokasi warga Rawajati ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Namun sebagian besar warga menolak. Hanya ada 5 KK yang baru mendaftar Rusun Marunda.

Hingga saat ini, pihak Kecamatan Pancoran dan Kelurahan Rawajati sedang melakukan pendekatan persuasif dengan warga Rawa Jati.

Sementara itu, Ratna Sarumpaet saat datang ke Rawajati, menilai, penggusuran merupakan kebijakan yang otoriter. Dia menyebut warga Rawajati digusur tanpa diberikannya surat peringatan dahulu dan tak diberikan tempat tinggal layak.

"Masa mau menggusur tak ada SP 1, 2, dan 3. Itu terlalu otoriter namanya. Pemerintah kan tahu itu tidak benar, kenapa masih mau menggusur?" kata Ratna, Kamis (25/8/2016).

"Saya akan ajak warga bertemu DPRD agar dihentikan dulu deh ini. Lalu, dongeng-dongeng rusunawa memanusiakan juga hentikan sekalian."

"Ini saja Kalibata City yang seharusnya jadi rusunami sekarang disewa-sewakan tanpa ada surat. Sedang warga sini mana ada yang diajak ke situ," ucapnya

Sumber: Kompas.com

Heboh! Ini Omongan Tajam Ahok Yang Bikin Perwakilan PBB Terdiam Tak Bisa Membantah Lagi


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pernah didatangi perwakilan dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang membahas soal penertiban di Jakarta.

Ia menduga perwakilan PBB itu datang karena Komnas HAM telah melaporkannya kepada PBB.

"Dulu kan (Komnas HAM) sudah pernah laporin saya ke PBB, datang kok, masih ada videonya orang PBB mungkin dilaporin dari komnas HAM, saya tidak tahu. Datang dari PBB bagian untuk pengungsi, oh ngoceh-ngoceh, cewek, dari orang Brasil," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/8/2016).

Kepada perwakilan PBB itu, Ahok langsung menunjukkan gambar rumah susun yang disediakan untuk warga terdampak penertiban.

Ahok lantas menantang perwakilan PBB itu untuk menyebutkan daerah lain yang menyediakan rumah susun sebaik Jakarta. Kata Ahok, perwakilan PBB itu langsung terdiam.

"Lu kasih tahu gua negara mana yang pindahin orang dapat full furnish, ada kulkas, ada TV, lu kasih tahu gua dong. Dia pingin tahu rencana pembangunan rumah susun berapa banyak. Aku paparin semua rumah susun, langsung diam," ujar Ahok.

"Lu enggak usah atur gua deh, gua bilang," tambah Ahok.

Ahok sendiri merasa kesal dengan Komnas HAM yang mengeluarkan catatan negatif mengenai kondisi warga terdampak penertiban Kalijodo.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, hanya ada 200 kepala keluarga Kalijodo yang ditampung di Rusun Marunda.

Ada 14 KK yang memilih keluar dari rusun karena tidak mampu membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan.

Selain itu, Komnas HAM mencatat ada 135 anak yang telah kehilangan hak menempuh pendidikan.

Sumber: Kompas.com

Sri Sultan HB X : Kalau Tidak Setuju, Jangan di Yogyakarta, Itu Prinsip Saya


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa ia tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia.

Sultan menyampaikan hal tersebut saat berpidato pada Rapat Koordinasi Pembentukan Kader Pembina Bela Negara dengan Satuan Pelaksana yang dihadiri oleh Gubernur dan Rektor Perguruan Tinggi seluruh Indonesia TA 2016, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Pernyataan itu juga menanggapi kasus yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta, Jumat (15/07/2016) siang.

Peristiwa itu berawal dari rencana aksi damai mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

"Saya tidak pernah mengkhianati Republik (Indonesia). Yogyakarta untuk Indonesia," ujar Sultan.

Setelah peristiwa penggerebekan di Asrama Mahasiswa Papua, Sultan sempat menyebut bahwa tindakan para mahasiswa Papua merupakan separatisme.

Setelah pernyataan itu, anggota Dewan dari Papua bersama perwakilan mahasiswa Papua datang untuk bertemu Sultan.

Mereka meminta pernyataan separatisme dicabut karena dianggap mengganggu, melanggar HAM, dan aspirasi demokrasi dalam menempuh kemajuan.

"Saya katakan, ini tidak ada kaitannya dengan demokrasi, aspirasi, sama HAM. Bagi saya demokrasi adalah alat, bukan tujuan," kata dia.

Ia mengatakan, Deklarasi Juanda menjelaskan bahwa lautan Indonesia menyatukan pulau-pulau yang ada di dalamnya dan menjadikan RI sebagai negara yang berdaulat.

Dunia internasional sudah mengakui konsep tersebut. Indonesia merupakan negara maritim.

"Kalau negara indonesia ini maritim, yang namanya demokrasi harus berhenti pada saat kita bicara nasionalisme," kata dia.

Ia kembali menegaskan, tak ada pengkhianatan terhadap RI dan Yogyakarta ada untuk Indonesia.

Meski demikian, kata Sultan, bukan berarti Yogyakarta menampung kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari RI.

"Jadi kalau tidak setuju, ya jangan di Yogyakarta, kan gitu. Karena itu kan prinsip bagi saya," ujar Sultan.

Sumber: Kompas.com

Thursday, August 25, 2016

Akhirnya Ahok Sebut Tiga Politisi Ini Yang Mungkin Dampingi Dirinya di Pilkada DKI


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seolah tidak mau ambil pusing dulu soal nama calon wakil gubernur yang akan mendampinginya dalam Pilkada DKI 2017 nanti.

Dia menilai masih ada waktu satu bulan lagi sampai tiba waktu pendaftaran di KPU DKI Jakarta. Dia berpendapat banyak orang yang bisa dia tunjuk sebagai cawagub. Di hadapan wartawan, pria yang akrab disapa Ahok ini menunjuk wajah kader-kader partai pendukungnya.

"Kalian kira yang muka-muka ini enggak pantas jadi cawagub? Ini bisa (menunjuk ke arah Ketua Tim Pemenangan Nusron Wahid), ini bisa (menunjuk ke arah Ketua DPD Partai Golkar DKI Fayakhun), ini juga bisa (menunjuk ke arah Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung," ujar Ahok di Rumah Lembang, Jalan Lembang, Kamis (25/8/2016).

Sebelumnya Ahok sudah pernah meminta PDI-Perjuangan untuk mengizinkannya berpasangan lagi dengan Djarot Saiful Hidayat yang kini menjadi wakil gubernurnya. Namun, dia memastikan Djarot tidak akan berpasangan dengan dia jika PDI-P tidak mendukung.

"Kalau tanpa PDI-P, Djarot enggak mungkin mau maju, dia enggak berani," Ahok.

Sebelumnya, Ahok malah sempat bercanda mengenai cawagub yang akan mendampinginya. Dia mengakui ingin agar Dian Sastrowardoyo yang menjadi wakil gubernurnya. Dian sendiri ternyata juga hadir pada acara yang sama dengan Ahok dan Veronica.

Ahok sempat memosting foto istrinya yang sedang berbincang dengan Dian Sastro. Posisi duduk Veronica berada di antara Ahok dan Dian. Kata Ahok, isi pembicaraan kedua adalah untuk membujuk Dian Sastro mau menjadi cawagubnya.

"Tadi aku lagi suruh istri saya merayu Dian Sastro di acara, bisik-bisik. 'Mau enggak lu dampingin suami gue'," ujar Ahok seolah menirukan suara Veronica.

Ahok juga sebelumnya menyebut akan maju bersama Heru Budi Hartono, Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) DKI Jakarta. Nama Heru masuk sebagai cawagub pilihan Ahok saat ia mendeklarasikan diri maju melalui jalur independen beberapa waktu lalu.

Namun, situasi berubah saat Ahok memutuskan maju di jalur partai. Nama Heru seakan-akan hilang dalam bursa cawagub. Ahok bahkan sering juga menyebut Wagub Djarot Saiful Hidayat bisa menjadi pendampingnya lagi di Pilkada DKI 2017 jika PDI-P ikut mendukungnya.

Sumber: Kompas.com

Mengejutkan ! Ahok Minta Istrinya Rayu Dian Sastro agar Mau Jadi Pendampingnya di Pilkada


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab dengan tidak serius ketika ditanya soal siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya. Dia sudah menyuruh istrinya, Veronica Tan, untuk membujuk artis Dian Sastrowardoyo agar mau menjadi cawagubnya.

"Tadi aku lagi suruh istri saya merayu Dian Sastro di acara, bisik-bisik. 'Mau enggak lu dampingin suami gue'," ujar Ahok seolah menirukan suara Veronica.

Saat menyampaikan hal itu, Ahok baru saja meresmikan Rumah Lembang di Jalan Lembang, Menteng, Kamis (25/8/2016). Sambil tertawa, dia juga mengaku telah meminta penyanyi Raisa Andriana sebagai cawagub.

Ahok memang baru saja bertemu dengan Dian Sastro sebelum menghadiri peresmian Rumah Lembang. Ahok bertemu Dian di acara Bazzar Art Jakarta 2016 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Pusat.

Pada acara itu, Ahok mengajak serta istrinya, Veronica Tan. Ahok sempat mengunggah foto istrinya yang sedang berbincang dengan Dian Sastro. Posisi duduk Veronica berada di antara Ahok dan Dian. Foto mereka bertiga juga pernah menjadi viral di dunia maya beberapa waktu.

Foto itu menampilkan Dian sedang melakukan selfie bersama Ahok, sedangkan Veronica menunduk sambil menggenggam botol air mineral. Foto tersebut diambil pada saat acara menonton bersama film Ada Apa dengan Cinta?2 di Djakarta Theater.

Sumber: Kompas.com

Tiga Kejanggalan Ini yang Buat Antasari Azhar Percaya Ada Rekayasa dalam Kasusnya

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar kini menghitung hari untuk bisa menghirup udara bebas dan keluar dari Lapas Tangerang.

Antasari yang merupakan terpidana kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain, akan bebas setelah mendapat sejumlah remisi, setelah menjalani vonis 18 tahun pada 2009 silam.

Meski begitu, Antasari masih dapat mengingat sejumlah kejanggalan yang membuat dia yakin ada rekayasa dalam kasusnya. Setidaknya ada tiga kejanggalan yang diingat Antasari.

Pertama, Antasari menilai ada dua tim eksekutor dalam penembakan yang menewaskan Nasrudin Zulkarnain. Adapun, tim kedua yang menembak dan mengeksekusi pembunuhan hingga saat ini tidak pernah terungkap ke publik.

"Yang dipenjara 17 tahun itu cuma menodong pistol. Yang menembak yang di belakang. Saya tahu semua, Allah yang akan buka," kata Antasari, dalam acara "Mata Najwa" yang ditayangkan Metro TV, Rabu (24/8/2016) malam.

Meski begitu, kehadiran adanya dua tim eksekutor itu sudah dibantah oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Muhamad Iriawan, yang saat itu masih berpangkat Komisaris Besar.

"Kedua, adanya keterangan Williardi," ucap Antasari.

Antasari menduga keterangan yang disampaikan Williardi Wizard dalam persidangan sebagai penguat ada rekayasa dalam kasusnya.

Williardi, mantan Kapolres Jakarta Selatan yang juga jadi terpidana dalam kasus pembunuhan berencana itu, pernah membantah semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan.

Tidak hanya itu, bahkan Williardi dalam persidangan pernah menyebut rekayasa itu dibuat dengan Antasari sebagai sasaran.

Adapun, kejanggalan ketiga adalah soal barang bukti peluru yang digunakan dalam penembakan. Peluru yang ditemukan adalah 9 milimeter, sedangkan barang bukti yang diajukan dalam pengadilan adalah kaliber 38.

"Mana bisa masuk?!" kata Antasari.

Bahkan, dalam persidangan ahli forensik Mun'im Idris mengaku ada pihak yang mendatanginya dan meminta untuk mengubah keterangan soal peluru yang ditemukan. Hal ini juga diungkap pengacara Antasari, Maqdir Ismail.

Baca juga: Mengejutkan! Akhirnya Antasari Azhar Buka Suara Soal Peran Rani Juliani Dalam Kasusnya

Baca juga: Mengharukan ! Ini Hal Yang Dirasa Paling Berat Oleh Antasari Saat Dipenjara

"Tidak menyebut nama, tapi dia menyebut pangkat. Kombes," kata Maqdir, juga dalam acara "Mata Najwa".

Atas sejumlah kejanggalan itu, Antasari pun yakin banyak rekayasa dalam kasusnya.

"Pada akhirnya yang tidak ada, diada-adakan, rekayasa kan?" ujar Antasari.


Sumber: kompas.com

Inilah Tim Sukses Pemenangan Ahok Gabungan Partai & Teman Ahok

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Menjelang masa pendaftaran nama calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta, situasi kian memanas. Para calon gubernur dan partai telah bergerak untuk mencari simpati dan mengumpulkan dukungan sebanyak-banyaknya.

Baru-baru ini beredar daftar nama tim pemenangan cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di media sosial.

Dalam daftar tersebut tidak ada nama-nama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Yang tercantum hanya nama-nama dari TemanAhok, Partai Golkar, Nasdem, Hanura, dan relawan dari kalangan profesional.

Terkait hal ini, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi angkat bicara. Dia membenarkan nama-nama dari partainya dalam daftar tersebut.

"Yang dari Golkar benar semua. Entah yang lain," ucap Fayakhun kepada Liputan6.com, Kamis (25/8/2016).

Adapun Ketua Tim Sukses Ahok dari Golkar, Nusron Wahid, saat dikonfirmasi mengatakan tim yang dibentuknya belum sebanyak itu. "Kita belum bentuk tim sebanyak itu. Tunggu saja," tutur Nusron. Dia menambahkan, "Belum dibentuk (seluruhnya tim pemenangan)."

Berikut Daftar Tim Pemenangan Ahok yang beredar di media sosial:

Dewan Pengarah:
1. Winston Pardamean S (Nasdem)
2. Muhammad Sangaji (Hanura)
3. Fayakhun Andriadi (Golkar)
4. Yustian FM (TA)

Ketua: Nusron Wahid (Golkar)
Sekretaris: Amalia A (TA)

Wakil Sekretaris:
1. Ivanhoe Semen (Nasdem)
2. Canter Sangaji (Hanura)
3. Basri Baco (Golkar)

Tim Kesekretariatan:
1. Richard (TA)
2. Arum Ara S (TA)

Bendahara: Ririen (Profesional/Non Partai)

Bidang-bidang
Bidang Media dan Opini Publik:
Wakil Ketua: Wibi Andrino (Nasdem)

Spoke Persons:
1. Singgih Widiyastono (Teman Ahok)
2. Amalia Ayuningtyas (Teman Ahok)
3. Taufik Basari (Nasdem)
4. Honey Annisa Abdullah (Nasdem)
5. Bestari Barus (DPRD DKI Nasdem)
6. Hasan Basri (DPRD DKI Nasdem)
7. Martin Manurung (Nasdem)
8. H. Sarifuddin Sudding, SH, MH (Hanura)
9. Miryam S. Haryani (Hanura)
10. Muhammad Pradana (Hanura)
11. Tb. H. Ace Hasan Syadzily M.Si. (Golkar)
12. Basri Baco (Golkar)
13. Ratu Dian Hatifah (Golkar)
14. Raja Juli Antoni Ph.D
15. Ansy Lema
16. Habib Mahdi Alatas (Hanura)
17. Syafiq Aleehaa (NU)

Media Relations:
1. Joice Triatman (Nasdem)
2. Virgie Baker (Nasdem)
3. Ria Mutiara (Hanura)
4. Chaty Sharon (Hanura)
5. Afriadi Rosdi (Golkar)
6. Richard Moertidjaja (Golkar)
7. Neneng Herbawati (Teman Ahok)
8. Clara Tampubolon (Muda-Mudi Ahok)
9. Poltak Hotradero (Profesional/Non Partai)
10. Daniel Rambeth (Profesional/Non Partai)

Social Media Organizer:
1. Hariadhi (Nasdem)
2. Miranda Suz (Nasdem)
3. Krisdayanti (Hanura)
4. Aura Kasih (Hanura)
5. Rully Hardjowidianto (Golkar)
6. Aditia Sanjaya (Golkar)
7. Romanus Sumaryo / Vaiyo (Teman Ahok)
8. Rancha (Teman Ahok)
9. Guntur Romli (Profesional/Non Partai)
10. Shafiq Pontoh (Profesional/Non Partai)

Data:
1. Ade Muhammad (Nasdem)
2. Andi Syukri Amal (Nasdem)
3. Agus Salahuddin (Hanura)
4. Menyusul (Hanura)
5. Laras Susianto (Golkar)
6. Aqsath Rasyid (Golkar)
7. Rian Ernest (Profesional/Non Partai)
8. Emirsyah (Teman Ahok)
9. Yoga Pradipta (Teman Ahok)
10. Satriadi Indarmawan (Profesional/Non Partai)

Bidang Penggalangan:
Wakil Ketua : Veri Yonnevil (Hanura)

Kampanye:
1. Bajora Alamsyah (Nasdem)
2. Anwar Sjani (Nasdem)
3. Subandi, SE (Hanura)
4. H. Syarifuddin, SE (Hanura)
5. Ir. Farel Silalahi (Hanura)
6. H. Ramly Muhammad (Golkar)
7. Jimmy Rondonuwu (Golkar)

Saksi:
1. Ari Putra Bintana (Nasdem)
2. Obed Faritz (Nasdem)
3. M. Sulaeman Bahe (Hanura)
4. Andi Ramadhan Nai (Hanura)
5. Ruddin Akbar Lubis (Golkar)
6. Judistira Hermawan (Golkar)
7. Heri Purnomo (Teman Ahok)
8. Fathoni (Teman Ahok)
9. Hasan Sagala (Relawan)

Event:
1. Yuyun George (Nasdem)
2. Ary Subrata (Nasdem)
3. Dian Eka Sari, SH (Hanura)
4. Tarie (Hanura)
5. Tupardjo(Golkar)
6. Achmad Anama Chayat (Golkar)
7. Faisal Saimima (Relawan)

Koordinasi Kader:
1. Lukman (Nasdem)
2. Maringan (Nasdem)
3. Budi Kurniawan S,sos (Hanura)
4. Kholil (Hanura)
5. Slamet Natal Riadi (Golkar)
6. Sularmin (Golkar)

Bidang Sarana dan Prasarana:
Wakil Ketua : Samsir Rambe (Golkar)

Alat Peraga:
1. Ucok Edison (Nasdem)
2. Rio Pandu (Nasdem)
3. Wahyu Dewanto (Hanura)
4. Rizki Agustina (Hanura)
5. M. Dany Tara (Golkar)
6. Dr. Budi Soeprapti (Golkar)

Rumah Tangga:
1. Luh Putu Tami (Nasdem)
2. Armaya Doremi (Nasdem)
3. Achmad Sutardi (Hanura)
4. Irwan Bohada (Hanura)
5. Avner Raweyai (Golkar)
6. Vannesa Baramuli (Golkar)

Penggalangan Dana:
1. M. Anies Hasan (Hanura)
2. Franc Tumanggor
3. Agus Lomboan (Nasdem)
4. Mutiara Indah Wirjasoekarta (Nasdem)
5. Dipo Nusantara (Relawan)

Bidang Konsolidasi Jaringan:
Wakil Ketua : Dono Prasetyo (Relawan)

Relawan:
1. Aditya Yogi Prabowo (Teman Ahok)
2. Vico Taufik (Nasdem)
3. Saut Arthur Lumbanraja (Relawan)
4. Melvin Rompies (Hanura)
5. Muhamad Kautsar S (Hanura)
6. Bambang Waluyo (Golkar)
7. Sugandi Bakrie (Golkar)
8. Nevi ervina (Muda-mudi Ahok)
9. Chaerany Putri (gerakCepat.com)
10. Rendy Rainhart (Kawan Jokowi)

Komunitas:
1. Ary Siswoputranto (Nasdem)
2. Pahala Simanjuntak (Nasdem)
3. Andien Bachtiar (Hanura)
4. Martin Leonardo Manurung (Hanura)
5. RBJ Bangkit (Golkar)
6. Setyadi (Golkar)
7. Immanuel Ebenezer (Relawan)
8. J-Flow (Profesional/Non Partai)
9. Rommy Adams (Profesional/Non Partai)
10. Fajar Nugros (Profesional/Non Partai)

Bidang Umum dan Advokasi
Wakil Ketua : Taufik Basari (Nasdem)

Umum:
1. Panji Kartono (Nasdem)
2. Alya Tjory (Nasdem)
3. Umar Ohoitenan, S.Sos (Hanura)
4. Haridt Rachman Hakim (Hanura)
5. Adhinusa (Golkar)
6. Ria Hoiria Irsyadi, SH (Golkar)

Advokasi dan Bantuan Hukum:
1. Habib Qodir Bin Agil
2. Andi Syafrani (Teman Ahok)

3. Putu Artha (Teman Ahok)
4. Parulian Siregar (Nasdem)
5. Andana Marpaung (Nasdem)
6. DR. Tommy Sihotang, SH (Hanura)
7. H. Jamaluddin Lamanda, SH (Hanura)
8. Jamaludin Kodubun, SH (Hanura)
9. M. Jaya Butar Butar, SH (Golkar)
10. DR. Diah Sulistiani, SH, MH (Golkar)


Sumber: liputan6.com

Kembali Beraksi, Ratna Sarumapet Dampingi Warga Rawajati Deklarasikan Penolakan Penggusuran

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Puluhan warga RT 09 RW 04 Rawajati dan anggota ormas Forum Betawi Rempug, Kamis (25/8/2016) siang, memadati Jalan Rawajati Barat untuk mendeklarasikan penolakan rencana penggusuran permukiman di Rawajati.

Mereka tampak didampingi aktivis Ratna Sarumapet. Dalam acara itu, warga di barisan terdepan menyerukan kata 'merdeka!' berkali-kali di hadapan awak media.

"Kami menolak penggusuran karena pemerintah tidak sesuai dengan kesepakatan kami," kata Imam, salah satu warga saat berorasi.

Rencananya, warga di Rawajati tersebut akan direlokasi ke Rusun Marunda, Jakarta Utara.

(Baca juga: Jelang Waktu Relokasi, Baru 5 KK Rawajati Mendaftar ke Rusun Marunda)

Imam mengatakan bahwa Rusun Marunda terlalu jauh dari lokasi mereka tinggal dan dikhawatirkan akan menyusahkan hidup mereka.

Ibu-ibu di barisan depan juga bersahut-sahutan menyampaikan keluhannya.

Mereka khawatir usaha yang mereka jalankan menjadi tidak menentu apabila mereka direlokasi ke Rusun Marunda.

Sebanyak 60 kepala keluarga yang terdiri dari 160-an jiwa ini memang sudah 30 tahun menempati bangunan yang berdiri di sepanjang Apartemen Kalibata City dan berbatasan dengan pagar rel kereta api tersebut.

"Kami langsung digusur tanpa ada kesepakatan, tanpa musyawarah terlebih dahulu. Selama ini hanya lurah yang menemui kami," kata Imam.

Warga menuturkan, belum lama ini ada rapat yang mengundang warga terkait sosialisasi relokasi.

Namun, dalam rapat yang mengundang wali kota dan camat itu, hanya lurah yang hadir memberikan penjelasan.

Warga kesal karena lurah hanya jadi perpanjangan tangan pemerintah dan tidak membela warga. "Lurah baru saja, baru sebulan," kata warga lainnya.

(Baca juga: Warga Rawajati Minta Penertiban Ditunda, Wali Kota Sebut Hanya Akal-akalan)

Sementara itu, Ratna Sarumpaet mengatakan bahwa ia dan warga meminta kepada DPRD DKI Jakarta agar menyurati Pemprov DKI Jakarta sehingga penggusuran ditunda.

"Kami habis dari sini akan ke LBH Jakarta supaya dibantu secara hukum. Tapi kita juga akan ke DPRD. Setidaknya mereka bisa menyurati agar pemerintah memperlakukan warga dengan sopan. Tahu-tahu tanggal 1, eh no matter what digusur. Emang dia siapa?" kata Ratna.


Sumber: kompas.com

PKS: Fahri Hamzah Tinggal Menghitung Hari di DPR!

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Fahri Hamzah sudah dipecat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun masih keukeuh ingin mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Setelah kemarin anggota PKS yang juga telah dipecat, Gamari Sutrisno, resmi diganti dari DPR, nasib Fahri disebut tinggal menghitung hari.

Tim Kuasa Hukum DPP PKS Zainudin Paru optimis bisa membuat Fahri segera meninggalkan kursi empuk Wakil Ketua DPR.

"Gamari kan dipecat PKS juga berdasarkan keputusan Majelis Tahkim, Fahri juga gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan terbukti bersalah dan yang memutuskan majelisnya adalah orang yang sama," kata Zainudin saat dihubungi, Kamis (25/8/2016).

Menurutnya persoalan ini sudah clear, Fahri seharusnya bisa legowo meletakkan jabatannya. Dia menambahkan, sudah semestinya Fahri mencontoh sikap Gamari yang dengan rendah hati menerima keputusan partainya.

"Beliau juga pernah mengajukan gugatan, kemudian beliau sadar, kemudian prosesnya berjalan. SK pemerintah sudah turun dari Presiden dan dia (Gamari -red) secara sadar mencabut gugatannya di pengadilan karena sudah ada proses di DPR," kata Zainudin.

Ia menjelaskan, kehadiran Fahri di gedung parlemen tidak jelas sebagai representasi dari mana. Posisi Fahri saat ini seharusnya sudah dijabat oleh kader PKS lainnya, Ledya Hanifa.

"Kalau PKS sudah clear, kita sudah mengajukan dia digantikan. Sudah jelas disampaikan dia sudah diberhentikan sebagai anggota partai dari semua jenjang. Kedua jabatannya sudah digantikan oleh Bu Ledia Hanifa. Kemudian selanjutnya kalau dia diberhentikan oleh partai, sebagaimana UU parpol, sebagaimana UU MD3 dia seharusnya sudah tidak bisa jadi DPR.
Jadi kalau dia duduk di sana atas representasi mana? Partai apa?" paparnya.

"Kita lihat saja, kalau saya sudah menyampaikan kalau Pak Gamari sudah seperti itu berarti Pak Fahri berarti tinggal menghitung hari. Jadi Fahri tinggal menghitung hari di DPR," sambung dia.


Sumber: detik.com

Ngakak! Disebut Psikopat oleh Lulung, Ini Jawaban Kocak Ahok

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana yang biasa dipanggil Haji Lulung menyebut Gubernur DKI Jakarta memiliki gangguan kejiwaan. Ahok pun menanggapi santai tudingan itu.

Ahok mengatakan, jika dia divonis mengalami gangguan kejiwaan, maka tidak akan mungkin dia menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau aku ada gangguan kejiwaan... makanya gua bilang, Haji Lulung! Lu jangan dekat-dekat sama gua, bahaya lu!" kata Ahok di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).

Dalam tudingannya kepada Ahok, Lulung mengaku mendapat keterangan dari dua dokter bahwa tes kejiwaan Ahok menunjukkan hasil psikopat. Ahok kaget dengan pernyataan Lulung itu.

"Itu mah fitnahnya gila benar. Kan gua bilang, gangguan jiwa gua itu masih pas garisnya. Kalau sudah lewat enggak boleh jadi gubernur. Kan keluarnya sehat jasmani dan rohani, lolos, masih pas," kata Ahok.

Ahok menduga, Lulung salah membaca laporan tes kejiwaan.

"Mana gua tahu (dia dapat dugaan dari mana -red). Gua aja baca laporan tes kejiwaan gua lulus kok. Tahu dari mana? Gua curiga jangan-jangan Lulung baca tes kejiwaan dia sendiri. Karena dia benci sama gua, terus kebaca Abraham Lunggana berubah jadi Basuki Tjahaja Purnama," seloroh Ahok.


Sumber: detik.com

Wednesday, August 24, 2016

Ketua PDIP Sebut Ahok Pantasnya Jadi Cawagub, Nasdem: Ditertawakan Rakyat

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira
pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan Basuki T Purnama (Ahok) seharusnya menjadi wakil dari Djarot Saiful Hidayat jika ingin maju bersama PDIP di Pilgub DKI 2017. Partai Nasdem sebagai pendukung Ahok menganggap ucapan Andreas tersebut hanya gurauan politik.

"Itu kan kita harus lihat hal itu siapa yang bicara. Misalnya sekjen atau paling tidak orang yang dipercayakan untuk bicarakan itu kita bisa sikapi serius. Pernyataan itu menurut hemat saya tidak terlalu serius. Jadi itu ya sudah jangan dianggap serius, " ujar Anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Dia menjelaskan posisi Ahok sebagai calon gubernur tidak bisa diganggu gugat. Dalam analisanya, Taufiqulhadi menyebutkan nama Ahok masih yang paling diinginkan masyarakat Jakarta.

"Itu gurauan politik menurut saya. Kalau dalam pemahaman kita yang sekarang mendapat skor tinggi dalam pemahaman masyarakat juga melalui polling ya Pak Ahok. Jadi Pak Ahok yang harus kita majukan," urainya.

"Itu kan tidak tepat, tidak terlalu patut dalam politik. Itu tidak lazim, melanggar asas kepatutan dalam masyarakat. Misal istri jadi suami, suami jadi istri. Itu kan ditertawakan di masyarakat nanti. Masyarakat berpikir ini pasangan serius atau tidak," sambung anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Andreas Hugo Pareira mengatakan, menurut kalkulator politiknya, Ahok seharusnya jadi wakil gubernur di kontestasi Pigub DKI 2017 mendatang.

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi wakil. Kalau dia punya 23 kursi, kita punya 28 kursi, lebih banyak dong," kata Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).


Sumber: detik.com

Ahok: Warga Tangkap dan Laporkan Calo Kamar RS ke Saya Biar Dipecat!

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan adanya praktik kecurangan dengan mengelabui ketersediaan kamar inap bagi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengimbau agar warga jangan mau menggunakan calo untuk mendapatkan kamar di RS.

Ahok mengatakan, jika warga ada yang menemukan praktik kecurangan seperti itu, segera laporkan. Ahok ingin oknum penipu tersebut dihukum berat.

"Masyarakat jangan mau kalau dicaloin. Tangkap, lapor ke kita," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Ahok meminta warga untuk melaporkan oknum penipu tersebut kepada dirinya. Jika benar ada, cuma sanksi pemecatan jika oknum tersebut pegawi RS akan diberlakukan.

"Makanya, saya bilang, siapa namanya? Pecat! Sekarang saya tanya, narkoba hukum mati. Masih ada enggak yang pakai narkoba? Banyak. Bukan berarti hukuman matinya yang salah, orang yang bawanya yang nekat. Ya sikat!" tegas Ahok.

"Pecat saja sudah. Kan sistemnya kita sudah bagus. Saya sudah minta mereka contek RS Tarakan sana RS Koja. Saya enggak tahu RS yang mana (penipuan). RS Cengkareng? Karena RS Cengkareng selalu main," tambah Ahok.

Ahok menduga, praktik penipuan itu dilakukan oleh oknum pekerja harian lepas (PHL) di RS. Mereka memperdaya pasien terkait ketersediaan kamar inap.

"Biasanya itu PHL, satpam dan biasanya, manusianya juga ngotot main. Itu kan bisa dilihat sebetulnya, kamar berapa dan sebagainya, karena kan sudah transparan. Cuma kan orang kita kadang-kadang enggak percaya. Kadang-kadang calo juga bohongin dia kok. Memang ada kamar, dia bohongin saja," kata Ahok.


Sumber: detik.com

Mengharukan ! Ini Hal yang Dirasa Paling Berat oleh Antasari Saat Dipenjara


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, divonis 18 tahun penjara. Kini, dia memasuki masa asimilasi.

Pada masa asimilasi, Antasari selama 10 bulan terakhir bekerja di kantor notaris Handoko Halim, seorang teman kuliahnya. Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ini menuturkan, dirinya berangkat pukul 08.00 WIB dari Lapas Tangerang dan kembali pukul 17.00 WIB.

"Sarapan dulu di warung dekat kantor," katanya dalam acara Mata Najwa di Metro TV yang ditayangkan pada Rabu (24/8/2016).

Di kantor notaris yang berlokasi di Tangerang itu, Antasari digaji Rp 3 juta per bulan. "Namun, saya serahkan kepada negara seluruhnya karena ketentuannya seperti itu. Saya bangga sebagai warga binaan masih bisa menyumbang negara," ujar Antasari.

(Baca: September, Antasari Azhar Akan Keluar dari Lapas Tangerang)

Antasari kemudian menjelaskan hal yang paling berat saat menjalani hukuman penjara.

"Yang paling berat adalah ketika malam sesudah makan malam," kata Antasari, yang suaranya tercekat menahan tangis.

"Menjelang shalat malam, selalu saya terbayang wajah keluarga. Waktu saya bertugas di Departemen Kehakiman, Kejaksaan, dan KPK; saya menomorduakan keluarga dan menomorsatukan negara. Justru saat menghadapi ini, keluarga yang ada di belakang saya," ujar Antasari.

Bantah membunuh

Dalam acara itu, dengan nada tinggi, Antasari juga membantah telah membunuh Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

"Omong kosong semua. Saya tidak melakukan pembunuhan," katanya.

Lalu, Antasari menuturkan, dia selalu memohon tiga hal kepada Tuhan jika berdoa. Pertama, ia memohon agar diri dan keluarganya diberi kesehatan. "Kemudian saya memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan siapa yang menzalami saya dan berdoa untuk meninggikan derajat saya sebagai manusia, meski dalam penjara," tutur dia.

Antasari divonis 18 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti membunuh Nasrudin Zulkarnaen. Majelis melihat Antasari bekerja sama dengan terdakwa yang lain untuk menghabisi nyawa Nasrudin.

Dia mengajukan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali (PK), tetapi hal tersebut tak mengubah hukuman.

Sumber: Kompas.com

Mengejutkan! Akhirnya Antasari Azhar Buka Suara soal Peran Rani Juliani dalam Kasusnya


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar buka suara soal sejumlah kejanggalan dalam kasus pembunuhan pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain, termasuk soal caddy bernama Rani Juliani.

Kasus yang menjerat Antasari sebagai terpidana dan membuatnya harus menjalani vonis penjara 18 tahun pada 2009 silam, selama ini diketahui publik akibat adanya cinta segitiga antara Antasari-Rani Juliani-Nasrudin. Namun, Antasari membantah.

"Waktu persidangan hakim tanya, 'Apa betul ada cinta segitiga?' Saya jawab tidak ada," kata Antasari Azhar, dalam acara "Mata Najwa" yang ditayangkan Metro TV, Rabu (24/8/2016) malam.

Antasari kemudian mengaku bahwa Rani merupakan orang yang menerornya sewaktu dia menjadi Ketua KPK. Hal itu kemudian diceritakan Antasari kepada Kapolri waktu itu, Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Baca Juga : Mengharukan ! Ini Hal yang Dirasa Paling Berat oleh Antasari Saat Dipenjara

Namun, ketika itu Antasari bercerita kepada BHD secara informal, saat pertemuan supervisi dan koordinasi antara KPK-Polri-Kejaksaan.

"Saya cerita, 'Sebagai pejabat negara ini banyak cara orang menjatuhkan kita. Ada yang jebak segala macam'," tutur Antasari.

BHD kemudian menjawab, "Enggak bisa dong. Pejabat negara harus dilindungi".

Dalam acara "Mata Najwa", Antasari kemudian mengaku bahwa orang yang menerornya adalah Rani Juliani.

"Bukan Nasrudin yang meneror saya. Tapi seorang wanita," kata Antasari, yang kemudian mengaku bahwa itu adalah Rani.



Antasari tidak menjelaskan teror apa yang disebut Rani. Namun, menanggapi itu, Antasari kemudian mau bertemu Rani Juliani di sebuah hotel.

"Saya tidak pernah membantah saya pernah bertemu," ucap Antasari.

"Kenapa di hotel, saya waktu itu Ketua KPK, saya tidak mungkin berada di tempat-tempat yang menjadi konsumsi publik," ucapnya.

Dalam persidangan, disebut bahwa Rani menemui Antasari di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta pada Mei 2008.

Dakwaan juga menyebut ada aktivitas seksual antara Rani dengan Antasari, hingga kemudian diketahui Nasrudin yang masuk ke dalam kamar hotel itu.

Namun, Antasari membantah adanya aktivitas seksual di kamar itu. "Kami hanya ngobrol, jaraknya sama seperti saya dengan Anda (Najwa) saat ini," tutur Antasari.

Menurut dia, ketika itu Rani mengaku akan menyampaikan pesan dari atasannya, dalam pekerjaan dia sebagai caddy.

Dalam persidangan, disebutkan bahwa Rani menemui Antasari untuk menawarkan perpanjangan keanggotaan di padang golf Modern Land. Namun, menurut Antasari, saat bertemu Rani tidak menyampaikan pesan apapun.

"Lho kenapa begitu? Saya bilang, 'Saya ini sibuk'. Kalau begitu apa bukan menjebak namanya?" tutur Antasari.

Antasari pun mengaku baru tahu bahwa Rani adalah istri ketiga Nasrudin dalam persidangan. Karena itu Antasari mengaku heran soal tuduhan ada cinta segitiga.

"Dia bilang kepada hakim, 'Pak Antasari ini kayaknya naksir saya'. Itu kan GR namanya," ucap Antasari.

Sumber: Kompas.com

Ahok Semprot Walikota Jakut Gara-gara Akan Gusur Warga

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak bisa menahan murkanya kepada Wali Kota Anas Efendi. Penyebabnya, Anas dinilai ikut campur kasus sengketa lahan di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat dengan menerbitkan surat peringatan pembongkaran terhadap permukiman warga.

"Inikan kasus puluhan tahun, sertifikat baru jadi tahun 2000-an. Saya sudah telepon Wali Kota. Kamu enggak boleh ikut campur, kecuali yang kita mau pindahkan ada hubungan dengan normalisasi sungai atau kali. Kalau enggak, enggak boleh," kata Ahok di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Selasa (23/8).

Ahok menilai, dalam kasus ini Anas tidak bertindak sebagai aparatur negara. Menurutnya, Anas justru berlaku seperti jagoan pasar yang mengikuti keinginan salah satu pihak.

"Saya bilang, loe jadi centeng ya? Emang melaksanakan aturan?" kata Ahok.

Tak cuma itu, Ahok juga menilai Anas terlalu gegabah mengeluarkan surat peringatan penggusuran bagi warga Kelurahan Mangga Besar 1 itu. Menurutnya, meski pemilik tanah telah memiliki sertifikat bukan berarti bisa langsung main hakim sendiri.

Ahok mengakui, adanya aturan hukum yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengeksekusi hasil inkrah pengadilan. Namun kasus di Jakarta Barat ini sedikit berbeda.

"Pertanyaan saya kenapa sih lu iseng amat, kayak centeng aja lu. Ngapain jadi centeng orang udah tinggal begitu lama. Makanya saya bilang tidak usah jadi centeng-centeng deh, walaupun ada aturannya. Usaha dong, nego. Adain kerohiman. Kan udah lama, duduk dong bersama," kata Ahok.

Ahok mengaku sempat kecolongan karena terlambat mengetahui kondisi ini. Bahkan dia mengungkapkan, informasi pertama diketahuinya melalui pemberitaan media.

Sambil becanda, Ahok bahkan menyatakan akan mengempesi perut Anas. "Jakarta begitu gede kenapa saya enggak tahu. Saya terima kasih sama media yang nulis, kita baca. Pak Pras (Prasetio Edi Marsudi) kan ke sana to, kita baca Pak Pras telepon. Makanya saya setop, kita kempesin tuh perut," kata Ahok sambil tertawa kecil.

"Tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Kalau tinggal tanah negara, kalau saya kasih rusun ke Anda adil enggak? enggak dong. Kalau kalian enggak mau pergi? Mau minta tanah negara enggak adil dong saya sama yang lain. Enak aja kamu dudukin tanah negara lalu dapat hak milik. Terus orang banjir dibiarin, terus orang enggak dapat dibiarin. Makanya kita mengadministrasi keadilan sosial," katanya.

Kegeraman Ahok kepada Anas semakin menjadi. Keesokan harinya Ahok mengancam akan mencopot Anas Efendi dari posisi Wali Kota Jakarta Barat. Menurut Ahok, seharusnya Anas menertibkan kawasan yang sejatinya milik Pemprov DKI Jakarta.

Ahok mengatakan, lebih baik Anas membersihkan kawasan Kota Tua dari pedagang kaki lima (PKL) bukan mementingkan kepentingan pribadi seseorang.

"Menurut saya, ngapain sih iseng gitu loh. Orang udah tentram bukannya didamaiin ngancem. Sedangkan inspeksi, semua enggak lu beresin, Kota Tua enggak lu beresin. Kalau enggak ada kasus, Glodok, Kota Tua lu diemin. Bantu orang, bos mana lu bantuin. Makanya enggak bener luh," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/8).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku telah meminta Anas agar tidak ikut campur. Sebagai pemerintah daerah seharusnya Anas memberikan jalan tengah bagi warga yang telah tinggal lama dengan pemilik tanah.

"Aku bilang enggak ada gusur menggusur, suruh mereka nego. Aku udah telepon ingetin dia (Anas)," tegasnya.


Sumber: merdeka.com

Terungkap! Inilah Pihak yang Dijadikan "ATM Berjalan" oleh Sanusi Hingga Mencapai Milyaran

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Selain didakwa sebagai tersangka suap revisi raperda zonasi, mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi juga didakwa melakukan pencucian uang oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memaparkan sejumlah nilai kekayaan Sanusi yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang.

Ternyata, sumber pendapatan terbesar Sanusi dalam pencucian uang berasal dari rekanan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta. Jumlah uang yang diterima Sanusi terbilang cukup fantastis, yakni mencapai Rp 45 miliar. Pemberian tersebut terjadi dalam kurun waktu 20 Desember 2012 hingga 13 Juli 2015.

Adapun uang tersebut diterima Sanusi saat menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD DKI periode 2009-2014, dan selaku Ketua Komisi D DPRD DKI periode 2014-2019. Uang tersebut berasal dari Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, Danu Wira yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp 21,18 miliar.

Selain dari Danu, sebagian lainnya berasal dari Komisaris PT Imemba Contractors Boy Ishak yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp 2 miliar dan dari penerimaan-penerimaan lain sejumlah Rp 22,1 miliar.

Bak ATM berjalan bagi Sanusi, Danu Wira pun sering diminta adik kandung Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik ini untuk membayarkan sejumlah aset yang dimilikinya sekarang. Pasalnya, beredar kabar Sanusi berperan dalam menentukan PT Wirabayu Pratama sebagai pelaksana proyek di Dinas Tata Air DKI.

Atas perbuatan pencucian uang itu Sanusi didakwa pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pencucian uang aktif dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

Berikut aset-aset Sanusi yang dibayarkan Danu:

1. Satu bidang tanah dan bangunan untuk dijadikan gedung Sanusi Center di Jalan Mushola Rt 004 Rw 09 Kramat Jati seluas 469 meter persegi senilai Rp 1,91 miliar.

2. Tanggal 29 Agustus 2013

Satu unit rumah susun non hunian Thamrin Executive Residence di Jalan Kebon Kacang Raya 1 Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang lantai G No 3B seluas 120,84 meter persegi dengan harga Rp 1,65 miliar. Untuk pembelian dua unit tersebut, Sanusi meminta kepada Danu Wira uang sejumlah Rp 1,64 miliar yang digunakan untuk pembayaran "down payment" dan angsuran keempat, kesembilan, ke-11 dan ke-12. Sedangkan sisa angsuran dibayarkan melalui Gina Aprilianti dan pihak lain.

3. Tanggal 26 Desember 2013

Satu unit tanah dan bangunan yang kepemilikannya diatasnamakan Sanusi di perumahan Vimala Hills Villa dan Resorts Cluster Alpen seluas 540 meter persegi seharga Rp 5,995 miliar dan meminta Danu Wira untuk membayarkan sejumlah Rp 2,72 miliar sedangkan sisanya sebesar Rp 1,73 miliar dibayarkan oleh Gina Prilianti, Hendrikus Kangean, PT Bumi Raya Properti dan pihak lain.

4. Tanggal 19 Desember 2013

Satu unit satuan rumah susun pada Soho Pancoran South Jakarta di Jalan MT Haryono kavling 2-3 Tebet, blok North Wing lantai 16 No 8 seluas 119,65 meter peersegi seharga Rp 3,21 miliar yang dimintakan untuk dibayar oleh Danu Wira sebesar Rp 1,28 miliar sedangkan angsuran lain yaitu sebesar Rp 1,8 miliar dimintakan Sanusi kepada Hendrikus Kangean dan pihak-pihak lain.

5. Satu unit apartemen Callia (Park Center Pulomas) di Jalan Kayu Putih Raya dan Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung Jakarta Timur No 22 lantai 30 tower CL seluas 64 meter persegi senilai Rp 867,75 juta. Untuk pembayaran dua unit apartemen itu sebesar Rp 375,715 juta diminta dari Danu Wira sedangkan sisa pembayaran angsuran sebear Rp 10 juta dibayarkan oleh Gina Prilianti, Agus Kurniawan membayar Rp 136,623 juta dan Rp 1,376 miliar dibayarkan oleh pihak lain.

6. Tanggal 19 September 2014

Satu unit rumah susun Residence 8 @Senopati di tower 3 lantai 51 Jalan Senopati No 8B Kebayoran Baru seluas 76 meter persegi seharga Rp 3,15 miliar. Sanusi meminta pembayaran kepada Danu Wira sejumlah Rp 3,05 miliar sedangkan uang tanda jadi sebesar Rp 100 juta dibayarkan oleh pihak lain.

7. Tanggal 25 Juni 2015

Satu unit tanah dan bangunan di Jalan Haji Kelik Komplek Perumahan Permata Regency Glok F Kembangan Jakarta Barat seluas 206 meter persegi seharga Rp 7,35 miliar. Sanusi meminta agar Danu Wira membayarkan sejumlah Rp 7,35 miliar sementara rumah diatasnamakan Naomi Shallima yang merupakan istri Sansusi.

8. Tanggal 13 Juli 2015

Satu unit tanah dan bangunan di Jalan Saidi No 23 Rt 011 Rw 007 Cipete Utara Kebayoran Baru seluas 410 meter persegi seharga Rp 16,72 miliar yang diatasnamakan Jeffry Setiawan Tan. Sanusi meminta Danu Wira membayarkan sejumlah Rp 900 juta.

9. Satu mobil Audi A5 Nomor polisi (nopol) B 22 EVE yang dipesan Evelin Irawan senilai Rp 875 juta namun kepemilikannya diatasnamakan Leo Setiawan. Sanusi meminta Rp 850 juta dari Danu Wira sedangkan "down payment" dibayarkan oleh pihak lain.


Sumber: merdeka.com

Mengejutkan! Ini Pengakuan Ahok soal Hubungannya dengan Ruhut Sitompul

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku punya hubungan dekat dengan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

Ia bahkan mengaku masih punya hubungan keluarga dengan Ruhut. "(Ruhut) saudara dari paman istri saya. Jadi sepupunya dari mertua," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (24/8/2016).

Menurut Ahok, kedekatannya dengan Ruhut sudah terjalin sejak ia masih menjadi anggota DPR. Ahok menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

"Kalau di sidang DPR duduk di samping dia, Fraksi Golkar dan Demokrat. Kami ngobrolin macam-macam. Pernah pulang balik dari Manila duduk sebelahan," kata Ahok.

Adapun Ruhut baru dinonaktifkan sebagai koordinator juru bicara Partai Demokrat.

Diduga, ia dinonaktifikan karena kerap melontarkan pernyataan yang berbeda dengan sikap partai, salah satunya terkait dengan pencalonan gubernur pada Pilkada DKI 2017.

Dalam beberapa kesempatan, Ruhut kerap menyatakan bahwa ia mendukung Ahok.

Ia mengaku sudah menyampaikan sikapnya itu kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kata Pak SBY, bagus komunikasi dengan Ahok," kata Ruhut dalam tayangan di Kompas TV, Senin (22/8/2016).

Ruhut mengatakan, SBY berpesan kepadanya agar turut berkomunikasi dengan bakal calon lain.

Masalahnya, kata dia, saat ini belum ada tokoh selain Ahok yang dipastikan maju dalam Pilkada DKI 2017. Oleh karena itu, ia belum berkomunikasi dengan tokoh selain Ahok.


Sumber: kompas.com

Dinilai Hanya Pantas Jadi Cawagub oleh Ketua PDIP, Ini Komentar Ahok

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pantasnya menjadi Wakil Gubernur dalam kontestasi Pilkada DKI 2017 mendatang. Ahok pun menanggapi santai pernyataan Andreas tersebut.

Awalnya Ahok menolak untuk bicara soal politik saat ditanya wartawan. "Ah, sudah lah, enggak usah ngomong politik," kata Ahok usai meresmikan kantor baru PD Pasar Jaya di Jl Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2016).

Namun, akhirnya dia mau berkomentar. Menurut Ahok, dirinya memang pantas hanya menjadi Wakil Gubernur DKI.

"Memang. Gua memang semuanya itu cocoknya wagub saja," katanya.

Ahok menjelaskan kenapa dia hanya cocok jadi wakil gubernur. Sebab, dia menilai jabatan Gubernur DKI yang diamanahkan kepadanya saat ini adalah titipan dari mantan Gubernur DKI yang kini menjadi Presiden RI Joko Widodo.

"Karena apa? Karena gubernur aslinya itu kan masih Joko Widodo, Gua masih Wagub. Cuma karena dipinjamin Presiden. Jadi gua kaya akting gubernur," kata Ahok.

Sebelumnya, Adreas Hugo Pereira mengatakan, menurut kalkulator politik Ahok seharusnya jadi wakil gubernur di kontestasi Pilkada DKI 2017 mendatang.

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi wakil. Kalau dia punya 23 kursi, kita punya 28 kursi, lebih banyak dong," kata Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

"Logika kalkulator dong. Dulu dia terpilihnya juga wakil kan? Tidak pernah dia dipilih jadi gubernur," tambah Andreas.


Sumber: detik.com

Tidak Marah, Semua Anggota rapat Terdiam karena Pernyataan Ahok bikin Nyesak ini


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan sosok yang sangat kontroversial karena sikapnya yang cukup keras.

Semua orang mengetahui bahwa Ahok merupakan orang yang suka ceplas-ceplos dan tidak punya keahlian dalam mengendalikan amarahnya, alias tempramental.

Baca Juga : Heboh! PNS Gantung Diri di Ruang Kerja, Tinggalkan Surat Wasiat, Isinya Mengejutkan!

Pantauan Rakya.win, sudah sering kali Ahok tertangkap kamera marah-marah karena melihat sesuatu hal yang tak disukainya.

Oleh karena itulah Ahok menjadi identik dengan marah-marah dan kasar, tapi apakah benar seperti itu?

Sebaiknya tonton dulu deh video yang ada di dalam artikel ini. Kamu akan bisa melihat sisi lain dari seorang Ahok yang jarang diketahui oleh orang banyak.

Dalam postingan tersebut bertuliskan sebuah caption yang tak kalah menyayat hati. Berikut adalah kutipan caption yang sudah pembelakejujuran.blogspot.com salin:

Ahok manusia biasa, punya salah untuk dikritik dan tidak lepas dari cela.
Tapi setidaknya Ahok berusaha. Pintu balai kota kini selalu terbuka untuk pengaduan demi pengaduan, yang akan menjadi bahan untuk rapat dan evaluasi bagi para birokrat yang digaji dengan uang rakyat.
Tinggal kita memilih, mau Gubernur seperti apa.
Karena mencari yang sempurna, memang tidak akan pernah ada.

Sumber:OkeTerus.com

Merinding! Video Detik-Detik Petugas Keamanan Stasiun Bunuh Diri


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Seorang petugas keamanan dalam (PKD) Stasiun Cikudapateuh, Bandung, Jawa Barat, bunuh diri dengan menabrakan diri ke kereta api yang sedang melintas, Senin (22/8). Aksi tragis itu terekam kamera pengawas (CCTV) dan menjadi viral setelah di unggah oleh pengguna Facebook.

Menurut penuturan warga sekitar yang kebetulan ada di lokasi, PKD yang tidak diketahui namanya itu diduga stres.

"Kata petugas di sana, korban harusnya libur, tapi malah datang kerja di pos," tutur Dimas, seperti dikutip brilio.net dari media sosial, Selasa (23/8).

Ini rekaman detik-detik PKD tersebut bunuh diri:



Sumber: Brilio.net

Ini Skak Mat Ahok Untuk Komisi A DPRD DKI Jakarta


pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan bahwa mengangkat seorang wali kota di DKI Jakarta merupakan hak prerogatif gubernur. Dengan demikian, ia menilai, tidak ada alasan bagi DPRD DKI keberatan terhadap proses pengangkatan Wahyu Haryadi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Ahok menyamakan pelantikan Wahyudi dengan pengangkatan menteri yang dilakukan Presiden dan tidak memerlukan persetujuan DPR.

"Ada aturannya. Kayak DPR RI saja. Menteri saja enggak pakai fit and proper test," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Pernyataan itu dilontarkan Ahok menanggapi keberatan Komisi A DPRD DKI Jakarta yang menyoroti pelantikan Wahyu Haryadi sebagai Wali Kota Jakarta Utara yang dilakukan tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPRD.

Menurut Ahok, wilayah kota di DKI Jakarta merupakan wilayah administratif. Dengan demikian, posisi wali kotanya diisi langsung oleh pejabat yang merupakan bawahan, dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Ahok mengatakan, dalam konteks hubungannya dengan DPRD, gubernur hanya perlu menyampaikan pemberitahuan saja.

"Saya cuma kasih tahu mereka. Kasih tahu gue mau pilih itu jadi wali kota. Enggak ada fit and proper test kok. Tapi kalau mereka (DPRD) enggak setuju ya kita tetap jalan," kata Ahok.


Sebelumnya, Di dalam rapat Komisi A bersama Asisten Pemerintahan dan Pemerintah Kota, beberapa anggota dewan menyoroti hal tersebut. Seperti contohnya anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

"Tugas kami adalah mengamankan pemerintahan (Ahok-Djarot) sampai tahun 2017, tapi kalau selama perjalanan ada yang menyimpang, masa aku merem aja? Sebetulnya soal pelantikan ini kan enggak sulit-sulit amat, tinggal kirim surat ke DPRD atau balas surat (dari Ahok) ke pimpinan DPRD (untuk fit and proper test)," kata Gembong, di ruang rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016).

"Ini kan enggak. Ngelecehin apa ngeledek yang kebangetan, ngono ya ngono tapi ojo ngono lah kalau kata orang Wonogiri," kata Gembong lagi.

Dia menjelaskan, sebelum dilantik, calon wali kota wajib mengikuti fit and proper test terlebih dahulu untuk diberikan pertimbangan. Anggota Komisi A Ahmad Yani menjelaskan, seharusnya pejabat yang menjadi calon wali kota sebelumnya memaparkan program terlebih dahulu kepada DPRD DKI Jakarta.

Saat itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersurat kepada Ahok terkait rencana pelantikan Wahyu Haryadi menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Namun, kata Yani, surat itu tak ditindaklanjuti oleh Ahok. Wahyu langsung dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

"Kami tahunya saat itu (Wahyu) masih Plt, ini artinya gubernur menjalankan egonya saat itu. Kami penginnya aturan yang sudah berjalan terus ditaati, ke depannya kalau melihat ada kebijakan gubernur yang dianggap tidak sesuai aturan harus segera diingatkan," kata Yani.

Dengan demikian, lanjut dia, fungsi DPRD sebagai pengawas menjadi tidak berjalan. Ia berharap peristiwa serupa tak terulang kembali. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tak lagi mengambil kebijakan sendiri tanpa berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta.

Ahok melantik Wahyu sebagai Wali Kota Jakarta Utara menggantikan Rustam Effendi pada Jumat (17/6/2016) lalu. Dia melantik Wahyu bersama 512 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya.

Sumber: Kompas.com

Ini Foto Anggota DPR di Argentina, Tapi Kok Cuma di Depan Gedung Parlemen?

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Sejumlah anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke Buenos Aires, Argentina. Namun kunker itu belum jelas agendanya. Kini beredar foto-foto anggota DPR di Argentina.

Di foto tersebut, terlihat rombongan anggota DPR berpose di depan gerbang gedung parlemen Argentina. Wakil Ketua BKSAP Syaifullah Tamliha mempertanyakan soal foto itu.

"Kok cuma di depan gedung?" kata Wakil Ketua BKSAP DPR Syaifullah Tamliha kepada wartawan, Rabu (24/8/2016). Tamliha sudah mendapat gambaran informasi soal foto itu.

Dalam foto tersebut, ada 15 anggota DPR, terdiri dari 12 pria dan 3 wanita. Wakil Ketua BKSAP Tantowi Yahya ada di deretan paling kiri, berkacamata hitam. Lalu berjejer anggota DPR lain. Di bagian tengah, ada mantan Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang.

Syaifullah Tamliha menjelaskan kunjungan ke Argentina itu merupakan kunjungan individu anggota DPR. Wakil Rakyat yang berangkat wajib menjalin hubungan dengan parlemen negara tujuan. Jika pertemuan dengan parlemen negara tujuan tak terjadi, maka ongkos kunjungan harus dikembalikan ke Negara.

"Dari awal sebenarnya sudah kami peringatkan, sekarang ini musim panas. Di Eropa dan Amerika, musim panas itu liburan. Mereka harus menyampaikan laporan, foto-foto. Tapi jangan juga foto cuma di depan gedung," ujar Tamliha.

"Kalau tidak ada pertemuan, uangnya harus dikembalikan ke kas negara," imbuh politikus PPP ini.


Sumber: detik.com

Wow! Ini Daftar Aset Sanusi Rp 45 Miliar, Dari Vila hingga Jaguar

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dibidik kasus pencucian uang. Dia diduga telah meminta atau menerima uang dari sejumlah rekanan Dinas Tata Air DKI Jakarta dengan jumlah sekitar Rp 45.287.833.773. Jaksa menduga Sanusi telah melakukan pencucian uang dengan uang yang patut diduga merupakan hasil korupsi tersebut.

"Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Anggota Komisi D periode 2009-2014 dan Ketua Komisi D periode 2014-2019," kata jaksa Mungki Hadipratikno saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).

Penghasilan resmi Sanusi sebagai anggota dewan dan yang berasal dari PT Bumi Raya Properti dinilai tak sebanding dengan harta yang dimilikinya.

Pemberian sekitar Rp 45 miliar dari rekanan di Dinas Tata Air itu selanjutnya dibelanjakan menjadi sejumlah aset oleh Sanusi. Antara lain:

1. Pada 20 Desember 2012 membeli sebidang tanah dan bangunan untuk digunakan sebagai Sanusi Center senilai Rp 3 miliar
2. Pada 29 Agustus 2013 membeli PT Jakarta Realty sekitar Rp 2,51 miliar
3. Pada 26 Desember 2013 membeli tanah dan bangunan dari PT Putra Adhi Prima di Perumahan Vimala Hills Villa and Resorts Cluster Alpen senilai Rp 2,72 miliar
4. Pada 19 Desember 2013 membeli 1 unit rumah susun pada Soho Pancoran South Jakarta senilai Rp 3,211 miliar
5. Pada 17 Desember 2014 membeli 2 unit Apartemen Callia dari PT Indomarine Square senilai Rp 1,725 miliar
6. Pada 19 September 2014 membeli 1 unit rumah susun Residence 8 @ Senopati senilai Rp 3,150 miliar
7. Pada 25 Juni 2015 membeli sebidang tanah dan bangunan di Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 7,350 miliar
8. Pada 13 Juli 2015 membeli sebidang tanah dan bangunan di Kebayoran Baru Jakarta Selatan seharga Rp 16,72 miliar. Namun yang tertulis di akta jual beli nomor 19/2015 sebesar Rp 4,32 miliar
9. Pada 13 Juli 2013 membeli 1 unit mobil Audi A5 2.0 TFSI AT tahun 2013 dengan harga Rp 875 juta
10. Pada 13 Desember 2013 membeli 1 uni mobil Jaguar Tipe XJL 3.0 V6 A/T tahun 2013 dengan harga Rp 2,25 miliar

"Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu menyimpan uang USD 10 ribu dalam brankas lantai 1 rumah Jalan Saidi I nomor 23 RT011/RW007, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan," ujar jaksa.


Sumber: detik.com

Tuesday, August 23, 2016

Inilah Berbagai Kebobrokan PD Pasar Jaya pada Masa Lalu yang Dibongkar Ahok

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkap kebobrokan PD Pasar Jaya yang tak bisa membuat pasar-pasar di Jakarta menjadi maju. Menurut dia, PD Pasar Jaya masa lalu menerapkan sistem sewa kios langsung Rp 20 tahun di muka.

Kebobrokan itulah yang membuat pasar-pasar milik PD Pasar Jaya sulit berkembang dan memiliki keterkaitan dengan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang enggan berdagang di pasar milik PD Pasar Jaya.

"Sewa di Pasar Jaya sebenarnya Rp 500 per hari. Mungkin karena untungnya kecil, jadi kerja sama sama swasta bayar 20 tahun di muka," kata Ahok saat meresmikan kantor pusat PD Pasar Jaya di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).

Ahok mengatakan, kewajiban membayar sewa 20 tahun di muka ini yang membuat PKL ataupun pedagang tradisional lainnya tak mampu untuk membayar sewa. Akibatnya, mereka tetap berjualan di trotoar.

Menurut Ahok, ketidakmampuan para pedagang ini justru dimanfaatkan para direksi untuk mengeruk keuntungan pribadi.

"Makanya oknum direksi Pasar Jaya kaya raya. Saya belum pernah lihat mantan direksi sama manajer Pasar Jaya yang miskin. Kalau enggak, sudah lama Jakarta beres," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, situasi diperparah dengan adanya pejabat yang menguasai sampai 10 unit kios. Penguasaan dilakukan dengan mengatasnamakan kios dengan nama orang lain.

Menurut Ahok, para pejabat yang menguasai kios tidak punya kesadaran untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Karena begitu dagangan di kios yang disewakannya tidak laku, maka kios digunakan sebagai gudang.

"Kalau dalam satu lantai ada banyak yang jadi gudang, ada enggak yang mau belanja. Enggak mau," kata Ahok.

Ahok menyatakan, situasi itulah yang membuatnya selalu menugaskan direksi PD Pasar Jaya yang baru dilantik untuk melakukan pembenahan internal. Namun, permintaan itu rupanya tidak bisa direalisasikan dengan mulus.

Penyebabnya, kata Ahok, banyak manajer di Pasar Jaya adalah mantan preman. Situasi itu yang membuat direksi enggan mengambil tindakan.

Menurut Ahok, kondisi itu yang kemudian membuatnya sadar harus memilih orang yang berani secara nyali untuk memimpin PD Pasar Jaya. Orang itu adalah Dirut PD Pasar Jaya yang ada saat ini, Arief Nasrudin.

"Enggak perlu terlalu pintar. Gubernur juga enggak pintar. Yang penting otot bagus. Otot nyali, otot tangan supaya siap untuk berantem. Yang nantang pecat-pecatin aja."

"Katanya banyak mantan preman jadi manajer di Padar Jaya. Tapi kalau masih satu lawan satu, ayo kalau mau duel sama saya," kata Ahok.


Sumber: kompas.com

Taufik: Saya Akan Terus Temani Sanusi...

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menemani adiknya, Mohamad Sanusi, pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (24/8/2016). Sanusi yang merupakan tersangka kasus suap raperda reklamasi ini akan segera mendengar dakwaannya.

"Saya akan temani terus. Selama persidangan saya akan terus hadir," ujar Taufik.

Sesekali, Taufik terlihat membisiki adiknya yang pagi ini mengenakan batik coklat. Taufik mengatakan tidak banyak yang dia sampaikan ke adiknya. Dia hanya mengingatkan untuk tenang. Sanusi sendiri memang terlihat tenang ketika menghadapi sidang perdana ini.

"Harus tenang, harus dijalani ya karena ini bagian dari jalan hiduplah," ujar Taufik.

Sanusi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi. (Baca: Sanusi: Saya Ikhlaskan Saja...)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan M Sanusi seusai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Sanusi diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.


Sumber: kompas.com